ASQINEWS.com JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi anomali iklim El Nino 2026. Pemerintah membentuk Satgas Supervisi Pengendalian Karhutla dan membangun War Room untuk mempercepat respons.

Hal itu disampaikan Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, El Nino saat ini telah aktif dengan intensitas sangat kuat. Indeks anomali suhu permukaan laut wilayah Nino3.4 tercatat sebesar +2,19. BMKG memprediksi puncak intensitas El Nino 2026 berpotensi mencapai level sangat kuat.

"Kalau kita lihat data BMKG, El Nino tahun ini datang lebih cepat dari perkiraan awal dan saat ini sudah berada pada intensitas sangat kuat. Bahkan kondisi ini memiliki kemiripan dengan El Nino tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun dengan kejadian Karhutla terbesar," ujar Raja Juli Antoni.

Ia juga menyebut perubahan iklim mempercepat kemunculan El Nino. Siklus yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada 2027 kini muncul satu tahun lebih cepat. "Climate change is real, ternyata justru lebih cepat satu tahun," imbuhnya.

Berdasarkan pemantauan periode Januari hingga Juli 2026, luas karhutla nasional mencapai sekitar 202 ribu hektare. Sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain.

Provinsi dengan luasan kejadian karhutla terbesar hingga Juli 2026 antara lain Kalimantan Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau.

Meski meningkat dibanding tahun-tahun non-El Nino, pemerintah menilai dampak 2026 masih jauh lebih rendah dibanding El Nino 2015. Luas karhutla hingga Juli 2026 juga lebih tinggi dibanding periode yang sama pada 2019 dan 2023. “Angka ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai. Pengendalian Karhutla bukan hanya tugas Kementerian Kehutanan, melainkan tugas bersama semua pihak,” jelas Raja Juli Antoni.

Untuk penguatan pencegahan, Kemenhut melakukan deteksi dini melalui pemantauan titik panas. Langkah lain berupa penerbitan surat edaran ke pemerintah daerah, penguatan koordinasi nasional, apel kesiapsiagaan, aktivasi posko siaga darurat karhutla, operasi pemadaman, serta peningkatan kapasitas SDM Manggala Agni.

Kemenhut juga merevitalisasi sarana dan prasarana pengendalian karhutla serta melaksanakan operasi pemadaman darat di enam provinsi prioritas, yakni Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Operasi dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan pemerintah daerah.

Kolaborasi diperkuat melalui koordinasi dengan BMKG dan BNPB, termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca dengan dukungan data iklim. Dari sisi anggaran, penguatan pendanaan dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman sebelumnya menyampaikan apresiasi dan menekankan pentingnya penguatan koordinasi. Ia mengingatkan kondisi karhutla tahun ini perlu menjadi perhatian, dengan peningkatan luas kawasan terbakar sebesar 366 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat seluruh tahapan pengendalian karhutla, mulai dari pencegahan, deteksi dini, respons cepat, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan karhutla.

Sumber Foto: Humas Kemenhut

Editor: Redaksi ASQINEWS