ASQINEWS.com NEW DELHI - Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, Minggu 13 September 2026. Pada hari kedua, Presiden berpartisipasi dalam sesi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.”

Berbeda dengan sesi hari pertama yang khusus anggota penuh, sesi hari kedua dibuka untuk Partner Countries, negara Outreach, dan organisasi internasional. Forum ini menjadi ruang bertukar pandangan membangun pertumbuhan global yang tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun koherensi antara kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Ketiganya harus dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat agar hasil pembangunan bertahan menghadapi risiko masa depan.

Indonesia memandang ketahanan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Capaian pembangunan bisa mundur akibat bencana alam dan dampak perubahan iklim. 

Pengalaman bencana di Aceh menjadi contoh dampak besar terhadap masyarakat, infrastruktur, dan capaian pembangunan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko jangka panjang kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada masyarakat dan ekonomi wilayah pesisir.

"Pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan masyarakat dan melindungi hasil-hasil pembangunan dari berbagai risiko di masa depan," tulis siaran pers Kemenko Perekonomian.

Selain ketahanan, Presiden Prabowo juga menekankan pembangunan global harus inklusif. Agenda dan inisiatif BRICS perlu memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan dan masyarakat dengan keterbatasan akses ekonomi.

Kemajuan teknologi dan transformasi digital disebut sebagai instrumen penting memperluas manfaat pembangunan. Pemanfaatan digital dapat membuka akses layanan, meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, dan menjangkau kelompok yang belum optimal menerima manfaat pembangunan.

Namun transformasi digital harus diarahkan inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan. Kerja sama BRICS dapat memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan akses teknologi bagi negara berkembang.

"Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Ke depan, tantangan global akan memasuki fase penting menjelang 2030 sebagai target Sustainable Development Goals SDGs. Indonesia memandang BRICS perlu aktif dalam diskusi arah agenda pembangunan global pasca-2030 agar perspektif negara berkembang masuk dalam kerangka baru.

Dengan cakupan populasi dan perekonomian anggotanya, BRICS memiliki posisi strategis menyuarakan aspirasi negara berkembang dan memberi kontribusi pada agenda global yang lebih inklusif.

Indonesia mendorong BRICS tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi menghasilkan kerja sama konkret berdampak langsung ke masyarakat. Semangat ini sejalan dengan tema Keketuaan India, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability.”

Melalui KTT BRICS 2026, Indonesia menegaskan komitmen menjadi mitra aktif mendorong kerja sama internasional berorientasi pembangunan tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menko Airlangga didampingi Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani

Sumber Berita: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Editor: Redaksi ASQINEWS