ASQINEWS.com, Jakarta — Pengelolaan sampah mulai didorong menjadi bagian dari pembenahan layanan publik di tingkat daerah. TNI Angkatan Darat bersama empat pemerintah daerah menyepakati kerja sama pengelolaan sampah berbasis teknologi sebagai upaya memperkuat pelayanan lingkungan kepada masyarakat.

Kerja sama tersebut melibatkan Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan keterlibatan TNI AD merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran ikut berperan aktif menangani persoalan sampah yang dinilai telah menjadi tantangan nasional.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah telah berada pada kondisi yang darurat dan meminta seluruh jajaran untuk ikut berperan aktif dalam mencari solusi. Arahan Presiden itulah yang menjadi motivasi kami di TNI Angkatan Darat untuk ikut terlibat dalam upaya penanganan sampah. TNI Angkatan Darat siap mendukung seluruh program pemerintah tersebut," kata Maruli saat penandatanganan Komitmen Bersama di Aula Jati Kusumo, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan sampah sekaligus membangun sistem pelayanan pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi.

Bagi pemerintah daerah, pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan dan pembuangan. Layanan tersebut merupakan bagian dari pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat setiap hari.

Ketika sampah tidak terangkut atau kapasitas pengolahan tidak memadai, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh warga, mulai dari lingkungan yang kotor, munculnya bau, gangguan kesehatan, hingga meningkatnya risiko pencemaran lingkungan.

Karena itu, pembenahan sistem pengelolaan sampah membutuhkan lebih dari sekadar penambahan armada. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya kapasitas pengolahan, teknologi, sumber daya manusia, pembiayaan, serta sistem pengawasan yang mampu bekerja dari hulu hingga hilir.

Teknologi Pirolisis untuk Perkuat Layanan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pengelolaan sampah dalam kerja sama tersebut akan menggunakan teknologi pirolisis.

Teknologi tersebut diharapkan menjadi salah satu pendekatan untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan terintegrasi.

"Di berbagai negara maju, persoalan sampah telah mampu diatasi melalui pengelolaan yang modern. Tantangan terbesar yang kita hadapi bukan pada teknologinya, melainkan pada banyaknya regulasi dan prosedur yang selama ini menghambat percepatan penyelesaiannya," ujar Zulkifli.

Menurut dia, penyelesaian persoalan regulasi dan prosedur menjadi salah satu faktor penting agar teknologi pengolahan sampah dapat segera diterapkan.

Dengan sistem pengolahan yang lebih baik, pemerintah diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Lima Lokasi Disiapkan

Zulkifli mengatakan teknologi pirolisis direncanakan diterapkan sedikitnya di lima lokasi, yakni Jakarta, Bogor, Bekasi, Semarang, dan sejumlah daerah lainnya.

Kawasan Bantargebang menjadi salah satu lokasi prioritas karena merupakan tempat pemrosesan akhir sampah terbesar di Indonesia.

Pengembangan sistem pengolahan berbasis teknologi di kawasan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap kapasitas tempat pemrosesan akhir sekaligus memperbaiki tata kelola sampah.

Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada teknologi.

Pemerintah daerah tetap perlu memastikan seluruh rantai layanan berjalan dengan baik, mulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting karena kualitas layanan persampahan tidak dapat dipisahkan dari perilaku warga dalam mengurangi dan memilah sampah.

Dari sisi pelayanan publik, kolaborasi tersebut menjadi penting karena masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan sampah ditangani secara rutin, terukur, dan berkelanjutan.

Pemerintah juga perlu menetapkan indikator keberhasilan yang dapat diukur masyarakat, seperti peningkatan cakupan layanan pengangkutan, berkurangnya sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir, peningkatan volume sampah yang diolah, serta berkurangnya keluhan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan teknologi pirolisis tidak berhenti sebagai proyek teknologi, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas layanan publik.

Kolaborasi TNI AD dan empat pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah dalam menghadapi persoalan sampah.

Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut diterjemahkan menjadi layanan yang nyata di lapangan. Sebab, bagi masyarakat, keberhasilan program pengelolaan sampah pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya kesepakatan yang dibuat, melainkan dari seberapa bersih lingkungan mereka dan seberapa baik pemerintah memberikan pelayanan.(Redaksi ASQINEWS)

Dok. Dispenad