ASQINEWS.com JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal di 446 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Layanan itu memberi kepastian waktu mulai dari permohonan pendaftaran tanah diajukan hingga hasil pengukuran selesai.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat mendapatkan jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari. Penyelesaian Peta Bidang Tanah paling lama lima hari setelah pengukuran dilakukan. Dengan demikian, proses dari daftar sampai selesai kurang dari 12 hari.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut penerapan Pengukuran Terjadwal sebagai bagian transformasi layanan pertanahan.  

“Mulai dari daftar sampai jadi, kurang dari 12 hari sudah jadi. Ini saya syukur alhamdulillah, untuk 446 Kantah sudah kita laksanakan Pengukuran Terjadwal. Ini kado buat rakyat Indonesia,” ujar Nusron dalam keterangan persnya, Selasa (18/8/2026).

Dalam pelaksanaannya, layanan menerapkan prinsip first in, first out. Permohonan yang lebih dahulu masuk akan dilayani lebih dahulu.  

“Jadi, kalau seandainya ada pemohon datang ke Kantor BPN, minta diukur besok pun sudah siap, sudah bisa dipenuhi. Kecuali pemohon minta jangan besok, minggu depan saja. Itu berarti karena kemauan pemohon, itu pun diperbolehkan,” kata Nusron.

Secara nasional, masa tunggu pengukuran tanah di Kantah saat ini rata-rata telah mencapai nol hingga satu hari. 

Namun Kementerian ATR/BPN masih mencatat empat Kantah dengan masa tunggu lebih dari tujuh hari, yakni Kantah Kabupaten Nias, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam, dan Kota Banjarmasin. Kementerian akan melakukan evaluasi dan mencari solusi agar target waktu pelayanan dapat diterapkan optimal di empat wilayah tersebut.

Nusron menegaskan kepastian waktu menjadi bagian penting membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.  

“Jangan sampai rakyat itu putus asa, frustasi karena layanan publiknya tidak pasti. Asas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian kepada masyarakat,” pungkasnya.

Penerapan Pengukuran Terjadwal di 446 Kantah diarahkan agar proses pelayanan semakin pasti, terukur, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Redaksi ASQINEWS)

Dok. Humas MenPanRB