ASQINEWS.com BANDUNG - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya disiplin anggaran, penyelesaian administrasi aset negara, serta penguatan pengawalan program strategis nasional. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Dalam aspek perencanaan anggaran, Menkeu menyoroti belanja pegawai. Kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan tepat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan pagu minus di akhir tahun. 

"Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu juga melihat perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Untuk KDKMP, di Jawa Barat terdapat 5.970 unit dengan target survei 147 KDKMP. Hingga saat ini survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan beberapa di antaranya telah selesai dibangun.

Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari 26 Sekolah Rakyat. Kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas lengkap termasuk seragam. Setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop. 

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," kata Menkeu.

Adapun untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei 199 SPPG. Realisasi survei hingga saat ini telah mencapai 275 SPPG. Kapasitas SPPG berkisar 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaat meliputi siswa PAUD sampai SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik.

Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan menjadi instrumen mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja antar daerah secara nasional.

Sumber Berita: Siaran Pers Kementerian Keuangan RI

Editor: Redaksi ASQINEWS