JAKARTA, ASQINEWS.com – Transformasi digital di sektor pemerintahan tidak lagi diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari kemampuan menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, terintegrasi, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan pemerintah saat ini bukan lagi menciptakan berbagai aplikasi baru, tetapi membangun sistem pemerintahan yang mampu bekerja sebagai satu kesatuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tantangan kita hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan sehingga pelayanan publik menjadi lebih sederhana, terintegrasi, aman, dan dapat dipercaya," ujar Rini saat membuka Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026 di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurut Rini, pelayanan publik harus dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat sepanjang siklus kehidupannya, bukan mengikuti batas-batas kewenangan antarinstansi pemerintah.

Karena itu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, hingga warga yang memiliki keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan.

Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi bersama yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, sistem pembayaran digital, hingga pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Melalui fondasi digital bersama itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan tidak lagi membangun sistem secara terpisah, tetapi saling terhubung sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan konsisten.

Rini mengungkapkan, penerapan konsep tersebut mulai terlihat dalam digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang telah diterapkan di 38 provinsi dan 152 kabupaten/kota.

Sebanyak 67 persen wilayah implementasi berada di luar Pulau Jawa dengan cakupan layanan mencapai sekitar 111 juta penduduk atau sekitar 36,6 juta rumah tangga.

Integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan pertukaran data yang aman mampu memangkas proses verifikasi penerima bantuan sosial dari semula sekitar 75 hingga 200 hari menjadi hanya satu menit hingga enam jam.

Selain mempercepat proses pelayanan, biaya verifikasi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 ribu juga turun menjadi sekitar Rp10 ribu bahkan lebih rendah.

"Keberhasilan transformasi digital bukan diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, tetapi dari seberapa besar waktu yang dapat dihemat, biaya yang dapat dikurangi, dan kemudahan layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat," kata Rini.

Ia menegaskan, transformasi digital tidak boleh menciptakan kesenjangan baru dalam pelayanan publik.

Karena itu, pemerintah tetap menerapkan pendekatan omnichannel melalui layanan tatap muka, layanan bergerak, kios mandiri, maupun layanan digital sehingga masyarakat tetap dapat memilih kanal pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing.

"Yang harus disatukan bukanlah kanal pelayanannya, melainkan proses bisnis, data, dan sistem yang bekerja di baliknya. Dengan begitu masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, cepat, dan konsisten melalui kanal apa pun yang dipilih," ujarnya.

Rini juga mengajak dunia usaha, industri digital, perguruan tinggi, komunitas, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan untuk terlibat aktif dalam transformasi digital nasional.

Menurutnya, kolaborasi menjadi syarat utama agar inovasi teknologi tidak berhenti pada pengembangan sistem, tetapi mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin inklusif, mudah diakses, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap transformasi digital dapat menghadirkan pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat, membuka akses pelayanan yang setara, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan publik. (Redaksi ASQINEWS).

Sumber foto : Humas Menpan-RB