ASQINEWS.com SIKKA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG di wilayah 3T yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan dalam rangka penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis.

Hingga saat ini Program MBG telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat. Program tersebut didukung 27.485 SPPG yang telah beroperasi dan 134.881 pemasok lokal yang terdiri dari UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pemasok lainnya.

Menko Pangan menegaskan percepatan SPPG 3T merupakan keputusan pemerintah untuk wilayah prioritas. Cakupannya meliputi seluruh NTT, seluruh Maluku, dan seluruh wilayah Papua yang terdiri dari 6 provinsi yaitu Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya,” ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah saat ini menata 8.617 SPPG di daerah terpencil. Dari jumlah itu, 1.703 SPPG berada di wilayah 3T dan difokuskan untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Di NTT terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, dengan 170 SPPG telah tervalidasi dan siap operasional.

Percepatan di NTT menjadi prioritas karena berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, prevalensi stunting di provinsi itu masih mencapai 37 persen. Sejumlah kabupaten seperti Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Utara tercatat memiliki angka stunting yang tinggi.

Salah satu SPPG 3T yang siap operasional adalah SPPG Sikka Munerana di Kabupaten Sikka. SPPG tersebut direncanakan melayani di bawah 1.000 penerima manfaat.

Menko Pangan juga mengingatkan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tetap memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Ia menekankan tidak boleh ada pengurangan menu maupun kandungan gizi.

“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegasnya.

Melalui fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Kemenko Pangan mendorong percepatan penataan dan aktivasi SPPG 3T. Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan operasional dan mendorong penyelesaian kendala di lapangan, agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T berjalan efektif dan berkelanjutan.

Sumber Berita: Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI

Editor: Redaksi ASQINEWS