ASQINEWS.com, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal di tengah proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi di lingkungan Bappenda.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menegaskan, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu. Termasuk pelayanan perpajakan daerah dan layanan lain di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

"Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Seluruh layanan publik tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan di Bappenda," kata Ajat di Cibinong, Jumat (21/8/2026).

Ia mengatakan Pemkab Bogor menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada lembaga antirasuah. Jajaran pemerintah daerah juga menyatakan siap bersikap kooperatif jika KPK membutuhkan keterangan maupun data dalam penyidikan.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tentunya pemerintah daerah akan kooperatif dan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan apabila dibutuhkan dalam proses tersebut," ujarnya.

Menurut Ajat, proses hukum yang berjalan tidak boleh berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi organisasi di setiap perangkat daerah dipastikan tetap berjalan sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidikan dilakukan terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang berasal dari pemotongan upah pungut di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.  

“Terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Bappenda Kabupaten Bogor,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Pemkab Bogor menekankan komitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi internal akan terus dilakukan agar pelayanan publik, khususnya di sektor pendapatan daerah, berjalan transparan dan akuntabel.

Sumber Berita: ANTARA

Editor: Redaksi ASQINEWS