ASQINEWS, JAKARTA - Di tengah upaya pengentasan kemiskinan yang kerap terjebak pada bantuan jangka pendek, pemerintah menegaskan pendekatan berbeda melalui pendidikan. Sekolah Rakyat diposisikan bukan sekadar akses belajar, melainkan strategi untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan menjangkau kelompok yang selama ini tak tersentuh kebijakan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal. Hal itu disampaikan Muhaimin dalam kegiatan Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 di Bekasi, Jawa Barat.

"Kita semua telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, The Invisible People," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.

Muhaimin menyampaikan, hingga 2026 hampir 15.000 siswa telah menikmati pendidikan berasrama melalui Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik, tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.

Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari akses pendidikan yang diberikan. Pemerintah juga perlu memastikan masa depan para lulusan, baik melalui kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja sesuai potensi dan keterampilan masing-masing.

Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi jalan bagi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memutus kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Muhaimin menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali generasi muda dengan kemampuan untuk mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memastikan anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran.

"Setiap rupiah APBN kita harus mendorong pemberdayaan. Dengan politik anggaran pemberdayaan, kita akan memiliki anggaran yang semakin fungsional dan efektif sehingga membawa kemakmuran. Setiap rupiah akan mendukung kemajuan bangsa kita," tegasnya.

Untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, Kemenko PM mendorong sinergi berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, peningkatan keterampilan, hingga perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi.

Sumber: TVRI News / Kemenko PM

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Layanan Publik Indonesia