ASQINEWS.com JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama PERURI meningkatkan sinergi untuk mempercepat integrasi layanan publik dan membangun ekosistem digital pemerintah yang berkelanjutan.

Hal itu dibahas dalam audiensi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dengan Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pertemuan membahas keberlanjutan penugasan PERURI dalam penyelenggaraan GovTech/INA Digital dan layanan digital prioritas pemerintah, termasuk tata kelola, pembiayaan, serta pengelolaan talenta digital.

Wamen Purwadi menekankan GovTech perlu mengambil peran lebih strategis dalam menghubungkan proses bisnis, data, dan pelayanan lintas instansi.  

“GovTech perlu kita dorong tidak hanya sebagai pengembang aplikasi, tetapi sebagai pengungkit transformasi pemerintah yang mampu mengintegrasikan layanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Purwadi.

Kebutuhan tersebut semakin relevan karena lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah masih berkembang secara sektoral. Kondisi ini menimbulkan duplikasi dan membuat interoperabilitas serta pertukaran data antarsistem belum optimal.  

“Kita harapannya GovTech ini bisa menjadi payung,” ujar Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko.

Diskusi juga menyoroti skema pembiayaan dan pengelolaan talenta digital. Kedua aspek dinilai penting untuk menjaga kesinambungan platform dan kompetensi yang telah dibangun, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pola pengembangan berbasis proyek.

Purwadi menambahkan, keberhasilan transformasi digital perlu dilihat dari perubahan yang dirasakan pengguna. Indikatornya antara lain berkurangnya pengisian data berulang, waktu penyelesaian yang lebih singkat, meningkatnya pemanfaatan bersama komponen digital, serta kepuasan pengguna.

Dengan arah tersebut, GovTech diharapkan berkembang dari sekadar _software factory_ menjadi _government transformation engine_ yang mendorong pemerintah bekerja semakin terpadu, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Sumber Berita: Humas Kementerian PANRB

Editor: Redaksi ASQINEWS