ASQINEWS.com, JAKARTA - Perjalanan dua tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan tata kelola, reformasi birokrasi, profesionalisme ASN, dan transformasi digital.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan muara perbaikan birokrasi adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat.

Selama dua tahun, sebanyak 83 MPP baru telah berdiri. Secara keseluruhan, 313 pemerintah daerah telah memiliki MPP, sementara 211 MPP Digital telah dibangun di berbagai daerah. Kehadiran MPP Digital turut memangkas waktu pengurusan layanan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga satu bulan menjadi sekitar satu jam.

"MPP memutus rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat bisa mendapat layanan di satu gedung, terobosan ini menghemat waktu dan biaya masyarakat," ungkap Rini di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Kementerian PANRB juga mendorong integrasi prinsip Digital by Design dan Digital by Justice untuk memastikan transformasi digital tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Melalui pendekatan omnikanal, pemerintah mengoptimalkan layanan digital, mandiri, jemput bola, dan konvensional untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah terpencil dan kelompok disabilitas.

Transformasi digital turut memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial melalui digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos). Cakupan diperluas dari 43 kabupaten/kota pada Agustus 2026, menjadi 153 kabupaten/kota pada September 2026, dan 514 kabupaten/kota per 20 Oktober 2026.

Sebelumnya, pendaftaran bantuan sosial membutuhkan sembilan langkah, waktu hingga 200 hari, dan biaya sekitar Rp150.000. Kini, masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui portal atau dengan bantuan agen perlinsos, dengan proses verifikasi data otomatis.

"Kini pendaftaran bisa selesai dalam hitungan menit. Hingga saat ini tercatat sekitar sembilan juta kepala keluarga telah terdaftar dan akan terus bertambah," jelas Rini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar digitalisasi pemerintahan tidak menyulitkan warga dengan terlalu banyak aplikasi. Sebelumnya, terdapat puluhan ribu aplikasi secara sporadis dibangun instansi pemerintah. Kini, belanja teknologi informasi dievaluasi berdasarkan manfaat dan kesesuaiannya, sementara Kementerian PANRB mengoordinasikan keterpaduan sistem pelayanan publik agar lebih efisien.

Di sisi lain, transformasi digital juga diperkuat untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN melalui platform tunggal Smart ASN yang menyediakan layanan kepegawaian terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi kinerja, hingga manajemen talenta.

Reformasi birokrasi tematik diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat melalui enam fokus, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pendekatan ini telah diterapkan pada 418 instansi pemerintah. Pada 2025, rata-rata angka kemiskinan di daerah yang menerapkan reformasi tematik tercatat 6,01 persen, lebih rendah dibanding rata-rata nasional 8,25 persen.

Indeks Reformasi Birokrasi Nasional juga meningkat dari 71,92 pada 2024 menjadi 73,37 pada 2025. Selama dua tahun terakhir, jumlah unit layanan yang mendapat predikat WBK dan WBBM mencapai 1.132 unit.

Dari sisi kelembagaan, penataan organisasi dilakukan untuk menciptakan struktur yang lebih tepat fungsi, lincah, dan kolaboratif. Dalam waktu kurang dari 100 hari sejak kabinet dibentuk, sebanyak 69 Peraturan Presiden tentang organisasi Kabinet Merah Putih diterbitkan.

Kementerian PANRB juga menyusun tujuh proses bisnis tematik untuk mengawal program prioritas presiden, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem, ekspor-impor, ketahanan pangan, hilirisasi minerba, kesehatan, pemenuhan gizi nasional, dan investasi di kawasan ekonomi khusus.

Terkait pemenuhan ASN, sebanyak 45.594 ASN telah ditugaskan pada Badan Gizi Nasional, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Sementara 33.783 SDM direkrut untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Per 1 Oktober 2026, jumlah ASN mencapai 6,72 juta orang. Sebanyak 55 persen merupakan perempuan, sementara generasi milenial mendominasi 55 persen.

"Tantangannya bukan sekadar jumlah, tetapi bagaimana membangun ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas," ujar Rini.

Pelayanan publik kini difokuskan pada masyarakat (citizen centric). Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting melalui kanal LAPOR!. Persentase tindak lanjut aduan meningkat dari 89 persen pada 2025 menjadi 95 persen periode Januari-September 2026. Kepuasan masyarakat nasional juga naik dari 88,90 pada 2024 menjadi 89,45 pada 2025.

"Setiap perubahan dalam birokrasi diharapkan bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, adil, dan berkualitas," pungkas Rini.

Sumber berita: Kementerian PANRB

Penulis : Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Pelayanan Unggul Indonesia