ASQINEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Pertanahan yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia secara daring, Kamis (08/10/2026). Dalam seminar bertajuk Peran Penilai dalam Solusi Permasalahan Tata Ruang dan Wilayah, Kesenjangan Data Nilai Tanah, dan Kepentingan One Map Policy, Ossy menekankan pentingnya integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah untuk menyelesaikan persoalan tata ruang dan wilayah.

Ossy mengingatkan data hak, ruang, dan nilai tanah masih sering berjalan di sistem dan basis data masing-masing, padahal ketiganya bertemu pada bidang tanah yang sama. Ia mendorong terwujudnya satu peta tanah yang memuat status hak, pemanfaatan, rencana tata ruang, infrastruktur, serta informasi nilai tanah secara bersamaan, dari One Map menjadi One Parcel dan kemudian menjadi One Integrated Land Information Ecosystem.

Menurutnya, tanah tidak berpindah dan luasnya tidak berubah, namun nilai ekonominya dapat berubah drastis karena pembangunan infrastruktur, perubahan aksesibilitas, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang. Nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi, melainkan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, dan kepastian hukum.

Dalam kondisi tersebut profesi penilai dinilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus faktor yang mempengaruhinya. Dengan dukungan data terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya untuk mengetahui besaran nilai suatu bidang, tetapi juga untuk membaca perkembangan kawasan, melihat dampak pembangunan infrastruktur, dan memahami konsekuensi ekonomi dari keputusan tata ruang.

Ia menegaskan jangan sampai peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, dan peta nilai tanah yang baik hidup di dunia yang berbeda dan terfragmentasi. Ketika ketiganya terhubung, pemerintah tidak hanya mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa pemilik hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang.

Seminar tersebut juga dihadiri Direktur Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan Erawati sebagai pembuka acara, serta peserta dari sejumlah kementerian lembaga, anggota MAPPI, dan perwakilan pemerintah daerah.

Sumber: Kementerian ATR BPN

Dok. Kementerian ATR BPN

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Layanan Publik Indonesia