ASQINEWS.com JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 untuk memperkuat inovasi layanan publik melalui transformasi digital. Forum yang berlangsung 19-20 Agustus 2026 secara hibrida di Balai Kota ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antardaerah serta mitra internasional.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan forum ini bertujuan membagikan pengalaman Jakarta agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal.

“Forum ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman. Bukan berarti kita paling hebat, tetapi pengalaman yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dibagikan kepada daerah lain agar transformasi digital dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal,” kata Rano saat membuka JFCF 2026, Rabu (19/8/2026).

Menurut Rano, teknologi seperti kecerdasan buatan dan Big Data dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan warga, menentukan prioritas kebijakan, serta memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan AI dan Big Data,” ujar Rano.

Pemanfaatan teknologi itu sudah diterapkan dalam Intelligent Traffic Control System untuk kelola lalu lintas real-time, Jakarta Satu untuk integrasi data geospasial dengan prinsip satu peta, satu data, satu kebijakan, serta JAKI sebagai super app layanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi menyebut JFCF 2026 mengusung tema “Sharing Best Practice in Digital Transformation and Public Innovation”. Ada 14 sesi, terdiri dari 5 forum luring dan 9 forum daring, dengan peserta dari pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional.

Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB Adi Nugroho menekankan pengembangan layanan digital harus mengedepankan human-centric design atau fokus pada kebutuhan masyarakat. 

Ia menilai transformasi digital perlu dibangun dengan prinsip interoperabilitas agar berbagai aplikasi dan sistem pemerintahan saling terhubung. Dengan begitu layanan publik bisa diberikan lebih mudah, terpadu, dan efektif.

(Redaksi ASQINEWS)

Sumber ANTARA