ASQINEWS, PONTIANAK - Penguatan akses permodalan bagi UMKM daerah menjadi fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah mendukung peningkatan alokasi KUR melalui bank daerah sebagai identitas masyarakat, dengan tetap memperhatikan aspek likuiditas agar penyaluran berkelanjutan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mendukung peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kalbar.

"Bank Kalbar ini kan bank kita semua, bank yang menjadi identitas masyarakat Kalbar. Tentunya saya wajib bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong pembinaan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada bank daerah kita," kata Maman di Pontianak, Senin (19/10).

Maman menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalbar melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (19/10).

Ia menjelaskan alokasi KUR Bank Kalbar pada 2025 sekitar Rp700 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp800 miliar pada 2026. Untuk 2027, Bank Kalbar telah mengajukan peningkatan alokasi menjadi Rp1 triliun.

"Kita dukung tentunya dengan catatan aspek likuiditasnya," kata dia.

Maman menilai penguatan peran Bank Kalbar penting untuk memperbesar kesempatan pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain pembiayaan melalui perbankan daerah, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi pariwisata di Kalbar. Kota Singkawang menjadi salah satu daerah percontohan untuk menyelaraskan pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan UMKM.

Sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kalbar.

Maman menambahkan, secara nasional pemerintah juga mendorong peningkatan plafon kredit UMKM dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun pada 2027, atau bertambah sekitar Rp500 triliun.

Sumber: ANTARA / Kementerian UMKM

Penulis: Redaksi ASQINEWS
ASQINEWS | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Layanan Publik Indonesia