JAKARTA, ASQINEWS.com – Pemerintah terus melakukan penataan terhadap perusahaan milik negara sebagai bagian dari transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 274 perusahaan telah ditata melalui program streamlining.

Penataan tersebut dilakukan untuk menyederhanakan struktur BUMN sekaligus memperkuat kinerja perusahaan negara agar lebih sehat, efisien, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian maupun masyarakat.

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan, penataan perusahaan tersebut merupakan bagian dari program streamlining yang masih terus berjalan.

“Kami laporkan sebelumnya bagaimana kami melakukan streamlining. Nah, hasilnya sekarang sudah 274 perusahaan yang kita lakukan streamlining,” ujar Dony dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Dony, proses penataan tersebut belum berhenti. Pemerintah menargetkan sekitar 652 perusahaan akan dihilangkan melalui proses penyederhanaan struktur BUMN sehingga pada akhirnya jumlah perusahaan negara yang tersisa sekitar 250 perusahaan.

“Kurang lebih nanti total yang akan kita selesaikan itu 652 perusahaan yang akan hilang. Dan sehingga nanti kita hanya akan punya 250 perusahaan,” katanya.

Dampak ke layanan dan masyarakat

Penataan BUMN tidak hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan, tetapi juga bagaimana perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Penyederhanaan struktur diharapkan mengurangi tumpang tindih usaha dan membuat sumber daya BUMN dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis serta memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian.

Transformasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat.

Dengan struktur yang lebih sederhana dan tata kelola yang lebih kuat, perusahaan negara diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing.

Dony mengatakan, sejumlah dampak positif transformasi mulai terlihat di beberapa perusahaan negara.

Salah satunya ditunjukkan melalui perubahan strategi bisnis Pupuk Indonesia yang mencatatkan laba Rp6,1 triliun dalam enam bulan pertama 2026.

Selain peningkatan kinerja keuangan, transformasi tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar ekspor produk pupuk nasional.

“Sekarang kita sudah membangun 8, memperbaiki 8 pabrik pupuk kita. Dan kita sudah mulai ekspor pupuk kita, bulan lalu ekspor perdana kita ke Australia. Jadi kita sudah menjadi eksportir pupuk sekarang,” ujar Dony.

Transformasi BUMN dan manfaat publik

Program transformasi BUMN juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun perusahaan negara yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mampu menjalankan fungsi strategisnya secara berkelanjutan.

BUMN selama ini memiliki posisi penting dalam berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari energi, pangan, transportasi, telekomunikasi, jasa keuangan, hingga berbagai layanan dasar lainnya.

Karena itu, keberhasilan transformasi tidak semata-mata dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang berhasil ditata atau besarnya laba yang dibukukan.

Kinerja BUMN juga perlu dilihat dari kemampuan perusahaan meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas layanan, memperluas akses masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dony mengatakan BP BUMN bersama Danantara terus mendorong transformasi agar perusahaan negara menjadi lebih sehat, adaptif, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan strategi bisnis, serta peningkatan kinerja operasional menjadi bagian dari langkah tersebut.

Transformasi diharapkan mampu menciptakan perusahaan negara yang lebih fokus terhadap bisnisnya, sekaligus menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Dengan demikian, penataan BUMN tidak berhenti pada persoalan berapa banyak perusahaan yang digabung atau dihilangkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan struktur tersebut benar-benar menghasilkan BUMN yang lebih efisien, profesional, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi publik.(Redaksi ASQINEWS)

Sumber : ANTARA