ASQINEWS.COM, PURWAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal akuntabilitas tata kelola Program Gentengisasi yang digencarkan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perajin dan UMKM lokal serta meningkatkan standar hunian masyarakat.

Komitmen itu ditandai dengan kehadiran Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh didampingi Wakil Kepala BPKP Aryanto Wibowo serta Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa dalam peluncuran 500.000 genteng tanah liat di Lapangan Pasar Citeko, Plered, Purwakarta, Jumat (2/10/2026).

Ateh menjelaskan, BPKP berkomitmen mengawal tata kelola akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat berbasis industri lokal tersebut.

Pendampingan BPKP memastikan anggaran negara yang digunakan tepat sasaran, memenuhi kriteria akuntabilitas publik, serta menutup potensi risiko penyimpangan dalam sinergi pusat dan daerah.

Melalui pendampingan akuntabilitas dari BPKP, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini diharapkan tidak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan rakyat, tetapi juga menjadi percontohan integrasi pemberdayaan ekonomi lokal yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri beserta jajaran kementerian terkait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta pejabat lintas instansi lainnya.

"Program Gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo supaya rumah rakyat jangan pakai seng," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Program gentengisasi 500.000 Genteng Plered ini membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kawasan. Pertama, pemberdayaan perajin dan UMKM lokal, penyerapan ratusan ribu genteng secara langsung menggerakkan sentra industri rakyat di Plered, membangkitkan perekonomian warga, dan menciptakan lapangan kerja lokal.

Kedua, peningkatan standar hunian masyarakat, penyediaan material atap berkualitas tinggi mendukung percepatan penataan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat.

Ketiga, sinergi lintas sektor yang akuntabel, kolaborasi kementerian pusat, BPKP, serta pemerintah daerah menjadi wujud nyata sinergi pembangunan berbasis tata kelola yang bersih dan efisien.

Sumber: BPKP RI

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Layanan Publik Indonesia