ASQINEWS.com JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden atau Banpres bagi UMKM terdampak bencana di Sumatera disalurkan secara terarah, transparan, dan tepat sasaran. Total anggaran lebih dari Rp1,2 triliun akan digelontorkan secara bertahap pada 2026 dan 2027.

Hal itu disampaikan Maman saat memimpin Kick Off Sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana Sumatera di Jakarta, Rabu (26/8/2026).  

“Ini merupakan amanah langsung dari Bapak Presiden berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan yang kami sampaikan kepada beliau. Niat kita murni untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Menteri Maman.

Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro berupa hibah tunai sebesar Rp3 juta per usaha mikro yang disalurkan langsung melalui rekening penerima. Anggaran sekitar Rp600 miliar disiapkan pada 2026 dan jumlah sama pada 2027. Program ini ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pengusaha UMKM terdampak bencana yang belum atau tidak sedang mengakses kredit perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kementerian UMKM menerapkan mekanisme pendataan dan verifikasi berlapis. Data calon penerima diusulkan dan disetujui pemerintah daerah melalui bupati atau wali kota. Selanjutnya data diverifikasi lintas lembaga melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan Dukcapil, SIKP, OJK, OSS, dan BKN.

Maman menegaskan bantuan diprioritaskan bagi usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan perbankan maupun KUR. Sementara pengusaha yang pernah memperoleh KUR dan telah menyelesaikan kewajiban tetap dapat menjadi penerima sepanjang memenuhi syarat.  

“Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya,” kata Maman.

Sebelumnya pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmasi bagi penerima KUR terdampak bencana sejak April 2026, berupa keringanan bunga 0% di 2026 dan 3% di 2027, restrukturisasi perpanjangan jangka waktu, serta kemudahan administrasi.

Menteri Maman menekankan pentingnya koordinasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyamakan data dan memastikan bantuan menjangkau pengusaha mikro yang benar-benar terdampak.  

Melalui program ini, Kementerian UMKM berkomitmen menjalankan arahan Presiden untuk membantu usaha mikro membangun kembali kegiatan usaha dan menggerakkan perekonomian masyarakat secara akuntabel dan transparan.

Sumber Berita: Siaran Pers Humas Kementerian UMKM RI

Editor: Redaksi ASQINEWS