JAKARTA, ASQINEWS.com – Penyaluran rumah subsidi tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang memperoleh pembiayaan. Rumah yang dibangun melalui program subsidi pemerintah juga harus benar-benar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima manfaat.

Hal itu tercermin dari tingkat validasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev) Bank Syariah Nasional (Bank BSN) melalui aplikasi akuHUNI yang mencapai 92,58 persen.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), capaian tersebut mencakup pelaporan keterhunian terhadap 3.381 penerima manfaat MBR.

Direktur Consumer Banking Bank BSN Mochamad Yut Penta mengatakan, tingkat keterhunian menjadi salah satu indikator penting untuk memastikan program KPR subsidi pemerintah memberikan manfaat sesuai tujuan.

"Keberhasilan KPR Subsidi bukan berhenti pada saat akad pembiayaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan rumah tersebut benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, indikator keterhunian menjadi sangat penting untuk memastikan subsidi pemerintah memberikan manfaat secara tepat sasaran," ujar Yut Penta dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Yut, pengawasan setelah penyaluran pembiayaan diperlukan untuk memastikan rumah subsidi tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Pengawasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah rumah subsidi tidak dihuni, disewakan, atau dialihkan kepemilikannya dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

"Semakin besar penyaluran KPR Subsidi Bank BSN, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan rumah yang dibiayai benar-benar dihuni oleh penerima manfaat. Bukan sekadar akad, tetapi sampai rumah benar-benar menjadi hunian," katanya.

Teknologi untuk Awasi Rumah Subsidi

Bank BSN menilai pemanfaatan teknologi berbasis data dapat memperkuat pengawasan terhadap program perumahan subsidi.

Salah satunya melalui aplikasi akuHUNI yang memungkinkan pemerintah dan lembaga penyalur memperoleh informasi mengenai keterhunian rumah subsidi.

Bagi masyarakat, sistem monitoring tersebut penting karena program perumahan subsidi menggunakan dukungan kebijakan dan fasilitas pemerintah yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.

Dengan pengawasan yang lebih baik, potensi penyimpangan seperti rumah tidak ditempati, dialihkan penggunaannya, atau dimanfaatkan tidak sesuai tujuan program dapat ditekan.

Yut mengatakan Bank BSN akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, serta asosiasi pengembang.

"Ke depan, kami ingin tumbuh dengan kualitas. Pengawasan keterhunian menjadi bagian penting agar pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Bank BSN, pengawasan keterhunian juga berkaitan dengan kualitas program perumahan secara keseluruhan. Rumah subsidi yang benar-benar dihuni penerima manfaat diharapkan dapat mendukung terbentuknya kawasan permukiman yang produktif dan berkelanjutan.

Program KPR subsidi pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan perbankan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Karena itu, kualitas pelayanan dalam program perumahan subsidi tidak cukup hanya dilihat dari cepatnya proses pembiayaan atau banyaknya rumah yang tersalurkan. Ketepatan sasaran dan pemanfaatan rumah oleh penerima manfaat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan program.

Bank BSN menyatakan akan terus mendukung pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyaluran KPR subsidi yang tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.(Redaksi ASQINEWS)