ASQINEWS.com, MAKASSAR — Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM., M.Si., menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Tim Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (2/9/2026). 

FGD tersebut mempertemukan unsur Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta kalangan akademisi untuk membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Kehadiran Prof. Mansyur sebagai narasumber memberikan perspektif akademik dalam pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Forum tersebut juga menjadi ruang pertukaran pandangan antara pemerintah dan akademisi dalam melihat persoalan serta kebutuhan pembangunan di daerah. 

Perspektif Akademik 

Prof. Mansyur merupakan akademisi IPDN yang memiliki perhatian pada bidang ilmu pemerintahan dan otonomi daerah. Selain menjalankan tugas akademik di IPDN, ia juga aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan tata kelola pemerintahan dan pendidikan tinggi. 

Prof. Mansyur juga tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) serta Ketua Umum Pusat Kajian Strategis Ideologi Pancasila (PUSKAS IP). Peran tersebut melengkapi kiprahnya dalam bidang ilmu pemerintahan, pengembangan kajian strategis, serta penguatan pemahaman mengenai pemerintahan dan ideologi Pancasila. 

Dalam FGD tersebut, perspektif akademik diharapkan dapat melengkapi pembahasan pemerintah mengenai berbagai persoalan pembangunan daerah. Pertukaran pandangan antara pemerintah dan akademisi menjadi bagian penting dalam melihat kebijakan tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga berdasarkan kajian dan kondisi yang dihadapi daerah. 

“FGD seperti ini penting karena pemerintah daerah dan akademisi dapat saling bertukar pandangan berdasarkan pengalaman, kajian, dan kondisi yang ada di lapangan. Perspektif akademik diharapkan dapat menjadi masukan dalam melihat persoalan pemerintahan dan pembangunan daerah secara lebih komprehensif,” ujar Prof. Mansyur kepada wartawan. 

“Pembangunan daerah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, dialog antara pemerintah dan kalangan akademisi perlu terus dibangun agar setiap kebijakan memiliki dasar kajian dan dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik daerah,” ungkapnya. 

FGD berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan diikuti Tim Ditjen Bina Bangda Kemendagri serta unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

(Redaksi ASQINEWS) 

ASQINEWS | Indonesia Lebih Melayani