ASQINEWS.com JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB menyatakan kesiapannya mendampingi transformasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah agar lebih efisien dan berdampak langsung bagi pelayanan publik.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, perubahan kelembagaan LKPP tidak hanya soal nama atau struktur, melainkan bagaimana lembaga itu bekerja secara efektif.

"Isu utamanya bukan pada nomenklatur badan atau lembaga, tetapi bagaimana instansi itu bekerja untuk kepentingan bersama," ujar Rini saat menerima audiensi Kepala LKPP Sarah Sadiqa di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat 4 September 2026.

Sejalan arahan Presiden, Rini meminta LKPP segera menyusun desain besar transformasi kelembagaan. Desain itu harus mampu menerjemahkan arahan Presiden dan memastikan proses bisnis antarunit berjalan efisien. Selain itu, pemanfaatan jabatan fungsional juga perlu dioptimalkan.

"Kita harus mendesain pola pengadaan apa yang harus dilakukan. Grand design harus bisa menerjemahkan arahan Bapak Presiden," kata Rini.

Dalam penyusunan desain, Kementerian PANRB menekankan pentingnya pemisahan tegas antara fungsi perumusan kebijakan dan fungsi pelaksanaan pengadaan. Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan sekaligus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan pengadaan secara nasional.

Penataan yang tengah berjalan akan dilanjutkan dengan fokus pada penyempurnaan pembagian fungsi, penguatan pembinaan SDM, dan penguatan fungsi sertifikasi.

"Kementerian PANRB siap mendampingi LKPP dalam penyiapan desain kelembagaan dan tata kelola Badan Pengadaan Pemerintah, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti dengan struktur yang proporsional, proses bisnis yang jelas, dan dasar hukum yang kuat," imbuh Rini.

Di sisi lain, LKPP juga memegang peran strategis dalam proses aksesi Indonesia ke OECD. LKPP ditunjuk sebagai penanggung jawab bidang dan subkoordinator area Pengadaan Publik pada Technical Review Bidang Tata Kelola Publik.

"Audiensi ini juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan LKPP dalam mendukung tahapan reviu OECD dan penguatan tata kelola pengadaan publik Indonesia," pungkas Rini.

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani

Sumber Berita: Website Resmi Kementerian PANRB

Editor: Redaksi ASQINEWS