BANDUNG, ASQINEWS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengambil peran lebih aktif dalam memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Djamari, LPM memiliki posisi strategis untuk membantu memperbesar dampak berbagai program pemerintah, terutama program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Djamari saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPM RI 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).

"Kalau misalnya program pemerintah tidak dimanfaatkan oleh LPM dalam rangka memperbesar hasilnya, rakyat akan bertanya, apa itu LPM?" ujar Djamari dalam keterangan tertulis yang diterima ASQINEWS.com, Sabtu (8/8/2026).

Ia mengatakan, pertanyaan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi LPM untuk menunjukkan keberadaannya melalui kerja nyata di tengah masyarakat.

Djamari meminta jajaran LPM tidak mudah menyerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Menurut dia, keterbatasan yang dimiliki organisasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti mengambil peran.

"Saya juga mengajak LPM, dengan segala keterbatasannya, jangan pernah menyerah. Sesekali kita harus berani melangkah," katanya.

Menurut Djamari, keterlibatan masyarakat dan berbagai organisasi sosial semakin penting di tengah ketidakpastian global. Konflik dan gejolak ekonomi dunia, kata dia, berpotensi memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga kepentingan masyarakat, termasuk mempertahankan keterjangkauan kebutuhan dasar. Djamari menegaskan program pemerintah harus tetap berjalan meskipun kondisi global menghadapi berbagai tekanan.

Dalam konteks tersebut, LPM diharapkan tidak hanya menjadi organisasi di tingkat masyarakat, tetapi turut memastikan program pemerintah dapat diterima, dimanfaatkan, dan memberikan hasil yang lebih besar bagi warga.

Selain pemberdayaan masyarakat, Djamari mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital.

Ia meminta masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Menurut dia, derasnya arus informasi dapat menjadi persoalan apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memilah informasi.

"Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu," ujarnya.

Djamari juga menyatakan kondisi keamanan nasional masih aman dan terkendali. Pemerintah bersama unsur terkait, kata dia, terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyatakan LPM siap mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk agenda menuju Indonesia Emas 2045.

"Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Iswara.

Menurut Iswara, kepengurusan LPM telah terbentuk di sebagian besar wilayah Indonesia. Ia menyebut dari 38 provinsi, sebanyak 33 provinsi telah melantik kepengurusan, sementara struktur LPM juga telah terbentuk di 480 kabupaten/kota. (Redaksi ASQINEWS)

Sumber: TVRINews.com