ASQINEWS.com, JAKARTA - Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Gates Foundation melalui Microsave Consulting Indonesia (PT. MSC). Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Kamis 13/8/2026.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat transformasi digital pemerintah agar proses layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah. Cakupan perbaikan mulai dari pendaftaran, pemutakhiran data, penyampaian keluhan, hingga penerimaan bantuan dan manfaat yang menjadi hak masyarakat.

Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mewakili KPTDP mengatakan kolaborasi ini penting agar teknologi tidak hanya dibangun, tetapi benar-benar memperbaiki proses dan hasil layanan.

"Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memperkuat transformasi digital pemerintah. Kita tidak hanya ingin membangun teknologi, tetapi juga memastikan teknologi tersebut dapat memperbaiki proses dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat," ujar Cahyono.

Cahyono menekankan teknologi digital perlu didukung perbaikan cara kerja, pengelolaan data, aturan yang mendukung, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Dalam pelaksanaan PKS, PT. MSC Indonesia Consulting akan memberikan dukungan teknis sekaligus membantu penguatan pelaksanaan program dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait.

Direktur PT. MSC Indonesia Consulting Grace Retnowati menyambut baik kerja sama tersebut. 

"Kami menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi digital. Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik, memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, dan pada akhirnya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," ujar Grace.

Ke depan, kerja sama akan mencakup pengembangan cara baru dalam proses Government to Person (G2P) agar penerima manfaat memiliki lebih banyak pilihan, penguatan tata kelola data, serta penyusunan kerangka pembayaran digital.

Program GDP 4.0 yang sebelumnya dimulai melalui tahap pilot juga akan diperluas penerapannya. Ketersediaan data yang baik menjadi perhatian penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi lebih cepat dan tepat. Pengalaman pelaksanaan program di lapangan akan digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.

Melalui penandatanganan PKS ini, KPTDP dan PT. MSC Indonesia Consulting berkomitmen memperkuat kerja sama dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan fokus pada hasil. Tujuannya mendukung percepatan transformasi digital pemerintah sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

(Redaksi ASQINEWS)

Sumber: Humas Kementerian PANRB