ASQINEWS.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Rosan melaporkan sejumlah perkembangan program strategis kepada Presiden, mulai dari rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga perkembangan program hilirisasi.

Rosan mengatakan salah satu hal yang dilaporkan kepada Presiden adalah perkembangan perencanaan dan pembangunan Kampung Haji di Tanah Suci.

Menurut Rosan, proses pemilihan arsitek untuk proyek tersebut telah dilakukan. Ia juga baru kembali dari kunjungan ke Makkah, Madinah, dan Jeddah untuk melihat perkembangan program serta menjajaki kerja sama dengan pihak terkait di Arab Saudi.

"Pertama program untuk pengembangan, perencanaan, dan pembangunan Kampung Haji yang di Tanah Suci Makkah tadi. Kan kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update, kita sudah di-update," ujar Rosan.

Rosan mengatakan Presiden meminta perkembangan proyek tersebut terus dilaporkan. Pemerintah juga tengah membangun komunikasi dan kerja sama dengan kementerian yang menangani investasi di Arab Saudi.

Penguatan Tata Kelola BUMN

Selain Kampung Haji, Rosan melaporkan arahan Presiden mengenai penyederhanaan struktur organisasi di sejumlah perusahaan BUMN.

Menurut Rosan, penyederhanaan tersebut ditujukan untuk mengurangi lapisan birokrasi dalam organisasi sehingga proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat.

Arahan tersebut terutama menyasar perusahaan BUMN berukuran besar, seperti Pertamina dan PLN.

"Arahan-arahan beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga," kata Rosan.

Penyederhanaan struktur organisasi dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola BUMN. Dengan struktur yang lebih sederhana, rantai pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih pendek dan responsif terhadap kebutuhan perusahaan.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga efisiensi perusahaan negara.

Rosan mengatakan arahan serupa juga menjadi perhatian dalam penguatan kinerja BUMN lainnya.

Progres Hilirisasi

Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga mendapatkan laporan mengenai perkembangan program hilirisasi yang sedang berjalan.

Rosan menyebut Presiden meminta pembaruan mengenai progres berbagai program hilirisasi di sejumlah sektor.

"Beliau juga minta di-update seperti itu, dan yang lainnya, ya, update mengenai progres dari hilirisasi yang sudah, yang sedang berjalan pada saat ini," ujarnya.

Hilirisasi menjadi salah satu agenda pemerintah dalam mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya agar pengelolaan sumber daya tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi berkembang menjadi kegiatan industri dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pertemuan Prabowo dan Rosan tersebut menunjukkan sejumlah agenda strategis pemerintah berjalan secara beriringan, mulai dari pengembangan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia, pembenahan tata kelola BUMN, hingga percepatan hilirisasi.

Bagi tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara, penyederhanaan birokrasi BUMN menjadi salah satu aspek yang penting untuk memastikan keputusan strategis dapat diambil secara lebih cepat, efisien, dan terukur.

Sementara dalam pembangunan Kampung Haji dan program hilirisasi, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan program berjalan dengan tata kelola yang transparan, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, tantangan pemerintah tidak hanya memastikan program strategis berjalan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya menghasilkan pelayanan, efisiensi, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.(Redaksi ASQINEWS)

Dok. BPMI Setpres