ASQINEWS, BANDAR LAMPUNG - Di tengah posisi strategis Lampung sebagai penopang ketahanan pangan nasional, stabilitas keamanan menjadi fondasi utama pembangunan. Gubernur Lampung menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan kepolisian untuk mengawal program prioritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

BANDAR LAMPUNG --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Kapolda Lampung Brigjen Pol. Yustan Alpiani memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan, mengawal program prioritas pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan tidak akan bisa berjalan tanpa rasa aman. Rasa aman akan lebih bermakna bila disertai dengan kesejahteraan," ucap Gubernur Mirza dalam acara pisah sambut Kapolda Lampung dari Irjen Pol. Helfi Assegaf kepada Brigjen Pol. Yustan Alpiani di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (16/10/2026).

Gubernur Mirza mengatakan, ada empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam kepemimpinan Kapolda yang baru, yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mengawal program prioritas daerah, mendukung program pemerintah pusat, serta memperkuat pelayanan publik yang cepat dan akuntabel.

Ia menilai, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, kepolisian, TNI, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diperlukan agar agenda pembangunan berjalan berkelanjutan. Sinergi tersebut juga penting untuk menghadapi tantangan daerah, mulai dari persoalan infrastruktur hingga penguatan sektor pangan dan hilirisasi komoditas.

Menurut Gubernur Mirza, Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa dan wilayah yang terdiri dari 15 kabupaten/kota, Lampung memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang perlu dioptimalkan.

Ia mencontohkan perkembangan produksi jagung di Lampung selama kepemimpinan Helfi Assegaf. Melalui keterlibatan jajaran kepolisian dalam mendorong penanaman dan pembinaan petani, luas lahan jagung bertambah hampir 70.000 hektare sehingga posisi Lampung meningkat dari peringkat kelima menjadi peringkat ketiga produsen jagung nasional.

"Ini yang luar biasa. Pengalaman beliau bisa dipakai di Provinsi Lampung dan memang benar-benar sangat dibutuhkan Lampung saat ini," ujar Gubernur.

Di sisi lain, Gubernur Mirza menyoroti persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi tantangan. Ia menyebut jaringan jalan provinsi sepanjang sekitar 1.700 kilometer memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, dan konektivitas antardaerah.

Selain itu, Gubernur Mirza menyinggung penanganan persoalan pertambangan emas dan konflik pertanahan. Ia menyebut terdapat 47 perkara pertanahan yang menjadi perhatian kepolisian, termasuk kasus-kasus lama yang berpotensi menimbulkan konflik.

Atas berbagai upaya tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi atas penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden yang diraih Polda Lampung serta apresiasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terkait pelayanan publik.

Sementara itu, Helfi Assegaf menyampaikan bahwa stabilitas keamanan selama masa tugasnya tidak terlepas dari kerja sama kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut terus dilanjutkan, terutama dalam menyelesaikan persoalan konflik lahan.

Adapun, Kapolda Lampung yang baru, Yustan Alpiani, menyatakan komitmennya untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang optimal serta humanis kepada masyarakat. Ia juga berencana menyediakan nomor telepon khusus yang dikelola staf untuk menampung keluhan masyarakat.

Gubernur Mirza berharap pergantian kepemimpinan di Polda Lampung menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan sekaligus mempercepat pembangunan daerah.

Sumber: Pemerintah Provinsi Lampung

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Layanan Publik Indonesia