ASQINEWS.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengoordinasikan penyelesaian penempatan manajer dan kerja sama layanan dengan BUMN agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah dibangun segera beroperasi.

Percepatan operasional KDKMP juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam kerangka tersebut, Zulhas mengoordinasikan tindak lanjut lintas kementerian, BUMN, dan lembaga terkait agar kesiapan bangunan diikuti penempatan manajer serta tersedianya barang dan layanan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, pembangunan fisik 26.569 unit KDKMP telah rampung 100 persen. Lima provinsi dengan jumlah unit selesai dibangun tertinggi ialah Jawa Timur 5.907 unit, Jawa Tengah 5.788 unit, Jawa Barat 2.299 unit, Sumatera Utara 1.427 unit, dan Aceh 1.317 unit.

Menurut Zulhas, penyelesaian bangunan perlu segera diikuti kesiapan pengelola, pasokan barang, dan layanan. Pemerintah membahas hambatan penempatan manajer sekaligus mempercepat kerja sama dengan pihak yang akan menyediakan layanan di KDKMP.

PT Agrinas Pangan Nusantara telah menandatangani 28.891 kontrak kerja manajer KDKMP. Para manajer dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Oktober 2026 dengan status pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Gaji manajer mengikuti ketentuan wilayah penempatan, dengan kisaran Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta per bulan.

Menanggapi keluhan calon manajer yang ditempatkan jauh dari domisili, Zulhas menjelaskan jumlah manajer yang direkrut saat ini lebih banyak daripada jumlah koperasi yang siap beroperasi. Pemerintah akan melakukan penyesuaian penempatan setelah proses penerimaan awal selesai.

“Manajernya memang sudah banyak, sementara koperasinya belum sebanyak itu. Jadi, yang sekarang ditempatkan jauh dari domisili nanti akan disesuaikan setelah koperasi-koperasi selesai dibangun,” ujar Zulhas.

Berdasarkan data penempatan, 71,91 persen manajer ditempatkan dalam radius maksimal 50 kilometer dari domisili dan 88,28 persen tetap berada di provinsi asal.

“Misalnya, ada yang tinggal di Depok tetapi ditempatkan di Gorontalo. Tentu itu jauh sekali. Setelah diterima, nanti akan disesuaikan dengan koperasi terdekat dari domisilinya,” jelasnya.

Di sisi layanan, Zulhas mengoordinasikan tindak lanjut kerja sama KDKMP dengan BUMN, lembaga keuangan, dan kementerian terkait. Rencana kerja sama itu mencakup distribusi beras SPHP dan bantuan pangan bersama Bulog, LPG bersama Pertamina Patra Niaga, pupuk bersubsidi bersama Pupuk Indonesia, serta gula, beras premium, dan kebutuhan pokok bersama ID FOOD.

KDKMP juga disiapkan untuk menyediakan layanan perbankan melalui bank-bank Himbara, pembiayaan ultra mikro melalui PNM, layanan logistik bersama Pos Indonesia, serta obat bebas dan obat bebas terbatas melalui Kimia Farma.

“Koperasi ini bukan supermarket, tetapi infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran subsidi, bantuan pangan, gas 3 kilogram, pupuk, layanan keuangan, pembayaran listrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya,” kata Zulhas.

Sumber Berita: Kemenko Pangan RI

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Pelayanan Unggul Indonesia