ASQINEWS.COM, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran. Evaluasi juga mencakup efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dan penyelesaian sejumlah persoalan pelayanan publik.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Evaluasi Triwulan III di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Wali Kota Bontang, Rabu, 7 Oktober 2026. Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, didampingi Sekretaris Daerah Sony Suwito Adicahyono serta diikuti kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala bagian.

Agus Haris menegaskan, setiap perangkat daerah harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan fiskal daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ia juga mengingatkan aparatur agar menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat sekaligus menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

"Ruang fiskal kita terbatas, sehingga pelaksanaan program harus menyesuaikan kemampuan daerah. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Agus.

Ia menekankan pentingnya pembagian tugas dan alur koordinasi yang jelas dalam birokrasi. Sekretaris daerah diminta menjadi pusat koordinasi, sedangkan asisten mengoordinasikan kebijakan pada perangkat daerah mitra dan staf ahli memberikan analisis serta rekomendasi kepada pimpinan.

Sekretaris Daerah Bontang Sony Suwito Adicahyono menilai penyelesaian persoalan birokrasi membutuhkan koordinasi lintas sektor yang efektif. Menurutnya, keberhasilan rapat tidak diukur dari frekuensinya, tetapi dari tindak lanjut yang dihasilkan.

"Yang paling penting bukan banyaknya rapat, tetapi efektivitas koordinasi dan tindak lanjut dari hasil rapat," ujar Sony.

Rakorpim juga membahas sejumlah persoalan pelayanan publik, antara lain ketersediaan pita cetak atau ribbon KTP-el dan perangkat mobile enrollment di Disdukcapil untuk mendukung layanan jemput bola, pengelolaan arsip digital melalui aplikasi Srikandi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencapai 97,18 persen pada Semester I.

Selain itu, rapat mengevaluasi pelaksanaan Car Free Night, penanganan genangan air di Bontang Kuala, persiapan Investment Project Ready to Offer (iPRO), dan pengelolaan komunikasi pemerintah melalui media sosial.

Sumber: http://rri.co.id / Prokompim Bontang

Dok. Prokompim Bontang

Penulis: Redaksi ASQINEWS

http://ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Layanan Publik Indonesia