ASQINEWS.com JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait mendorong PT Bank Negara Indonesia BNI mempercepat dan meningkatkan penyaluran Kredit Program Perumahan KPP. Skema ini disiapkan sebagai instrumen pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi pelaku usaha perumahan dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri PKP saat menghadiri Sosialisasi KPP dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat BNI di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis 10 September 2026. Berdasarkan data BNI, terdapat potensi pembiayaan KPP sebesar Rp225,5 miliar dari 418 calon debitur.

Dari sisi supply, terdapat 17 calon debitur dengan total plafon Rp73,8 miliar. Rinciannya enam developer Rp27 miliar, enam kontraktor Rp25 miliar, dan lima toko bangunan Rp21,7 miliar. Sementara dari sisi demand, terdapat 401 calon debitur UMKM dengan total plafon Rp151,7 miliar.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri PKP berdialog langsung dengan peserta untuk mengetahui kondisi lapangan. Ia menanyakan besaran pembiayaan, suku bunga, proses pengajuan, hingga memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan.

Menteri PKP menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan program pembiayaan. Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan pungutan atau hambatan tidak sesuai ketentuan. Menurutnya praktik pungutan dapat meningkatkan biaya ekonomi dan membebani masyarakat.

"Kita harus naik kelas. Kita harus bangga kalau orang miskin jadi menengah, menengah jadi atas. Tapi dengan cara yang benar, bukan korupsi," kata Menteri.

KPP tidak hanya ditujukan membantu masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan, tetapi juga mendorong pelaku usaha agar berkembang dan naik kelas. Ekosistem itu mencakup developer, kontraktor, toko bangunan, hingga UMKM yang berusaha dari rumah.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP memberikan edukasi akses rumah subsidi melalui layanan Sikumbang. Peserta diarahkan mencari informasi perumahan berdasarkan lokasi. Komisaris BP Tapera Heru juga mempraktikkan penggunaan Sikumbang di hadapan peserta.

Menteri PKP menjelaskan kemudahan akses informasi harus beriringan dengan kemudahan pembiayaan. Masyarakat yang memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR dapat memanfaatkan skema pembiayaan rumah subsidi sesuai ketentuan.

Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar memahami kebutuhan modal, omzet, dan kondisi keuangan usaha. Dengan begitu UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan secara produktif.

Menteri PKP berharap BNI meningkatkan penyaluran KPP hingga akhir tahun dan menjadi bank dengan penyerapan KPP terbaik. Persaingan antarbank dalam menyalurkan pembiayaan perumahan dinilai bagian dari layanan terbaik untuk masyarakat.

"Saya percaya BNI bisa ke depan lebih maju lagi dan lebih baik lagi. BNI juga membuat sejarah sebagai bank yang penyerapan KPP-nya paling tinggi, bukan paling rendah," pungkasnya.

Turut hadir jajaran Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, DPP Pengembangan, serta para pengembang perumahan.

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani

Sumber Berita: Kementerian PKP

Editor: Redaksi ASQINEWS