ASQINEWS.com JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat melalui penyediaan rekening bagi warga negara Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 7 September 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan merujuk pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama Badan Pusat Statistik BPS.

"Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen," ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan standar negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. Ia menyebut OECD menetapkan standar literasi keuangan di 63 persen, sementara hasil survei Indonesia berada di 69,57 persen.

"Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen," katanya.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Untuk mendukung hal itu, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI menyiapkan rekening bagi masyarakat.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya," jelas Airlangga.

Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Langkah ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan.

"Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," tutur Airlangga.

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani

Sumber Berita: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Editor: Redaksi ASQINEWS