ASQINEWS.com TERNATE - Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara Pemprov Malut. Kegiatan pembukaan berlangsung di Ruang Rapat Pemda VVIP Bandar Udara Sultan Baabullah, Ternate, Selasa 8 September 2026.

Kunjungan diterima Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir yang didampingi Kepala Dinas Perkim Malut Musrifa Alhadar, serta jajaran OPD terkait seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas ESDM, dan Karo Adpim.

Rombongan Pemprov Jatim dipimpin Sekretaris Dinas Perkim dan Cipta Karya Provinsi Jatim Firta Riyanti bersama tim teknis bidang rumah komersial, penanganan kawasan kumuh, rumah swadaya, hingga keuangan.

Firta Riyanti mengatakan studi tiru dipicu kebutuhan mendesak Pemprov Jatim mengelola dan merealisasikan anggaran penanganan Rumah Tidak Layak Huni RTLH secara mandiri. Selama ini Jatim mengandalkan skema hibah kerja sama dengan TNI yang telah membangun lebih dari 254 ribu unit sejak 2009. Namun skema itu tidak dapat diklaim sebagai capaian anggaran daerah sehingga pembangunan RTLH wajib dieksekusi melalui APBD.

"Kami datang dalam rangka bergegas dan belajar. Di Perubahan APBD tahun ini kami mendadak mendapat alokasi 500 unit Rutilahu dengan waktu tersisa sekitar satu bulan, dan tahun depan dianggarkan 3 ribu unit di saat RKPD sudah ditutup. Kami ingin menggali mekanisme, regulasi, pengelolaan data, hingga pengawasan yang diterapkan Maluku Utara sehingga bisa bergerak begitu cepat," kata Firta.

Maluku Utara dinilai berhasil melakukan percepatan pembangunan rumah layak huni, dengan capaian 700 unit pada 2025 dan meningkat menjadi 1.200 unit pada tahun berjalan. Pemprov Jatim juga membuka ruang diskusi dua arah terkait keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh selama dua tahun terakhir.

Sekprov Samsuddin menyambut baik kedatangan tim Pemprov Jatim. Ia menekankan pentingnya sinergi daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung target Program Strategis Nasional PSN perumahan.

Kunci pelaksanaan di daerah adalah keberanian berkolaborasi dan membagi beban anggaran dengan pusat. Ia juga mengulas tantangan pendataan penerima manfaat yang kini berbasis Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional DTSN atau sistem desil.

"Penggunaan desil hingga desil 4 untuk sasaran program rumah maupun beasiswa memicu dinamika di masyarakat. Banyak warga melakukan penyesuaian data mandiri per tiga bulan karena merasa berhak. Penyesuaian ini bahkan mencatat penambahan sekitar 3 ribu kategori warga miskin baru di Malut. Namun fokus utamanya bukan sekadar angka desil, melainkan memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan rumah layak dan dorongan ekonomi," tegasnya.

Selain teknis RTLH, Sekprov memperkenalkan latar sejarah, budaya, dan keunikan tata wilayah Maluku Utara. Ia memaparkan sejarah Moloku Kie Raha empat kesultanan besar Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo yang memiliki struktur pemerintahan berbasis pembagian wilayah dan kelembagaan yang menginspirasi konsep tata negara modern.

Ia juga menjelaskan keunikan penamaan kecamatan di Malut menggunakan arah mata angin untuk menjaga identitas suku dan bahasa daerah, serta keterbukaan masyarakat Ternate terhadap pendatang.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan diskusi teknis dan pemaparan mekanisme pelaksanaan pembangunan RTLH oleh Kepala Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara bersama jajaran OPD terkait.

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani

Sumber Berita: Pemprov Maluku Utara

Editor: Redaksi ASQINEWS