ASQINEWS.com JAKARTA - DPR RI bersama pemerintah menyepakati finalisasi status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kesepakatan itu mencakup pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan pembukaan peluang PPPK penuh waktu untuk menjadi PNS.

Keputusan disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai rapat koordinasi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam (18/8/2026).

"Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," ujar Dasco.

Menurut Dasco, pembahasan dilakukan menyusul banyaknya aspirasi guru yang masuk ke DPR terkait kepastian karier dan status kepegawaian.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan finalisasi dilakukan setelah sinkronisasi data lintas kementerian. Pemerintah menghitung kebutuhan guru, mata pelajaran, hingga kemampuan fiskal negara.

"Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama, PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," kata Prasetyo.

Selain itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu nantinya akan diberi kesempatan mengikuti proses menjadi Pegawai Negeri Sipil.

"Saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS," ujarnya.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati perubahan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Prasetyo menegaskan pemerintah berkomitmen mencari solusi secepatnya atas persoalan kepegawaian guru yang selama ini disampaikan ke DPR dan kementerian terkait.

"Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian PAN-RB dan kami juga di Kementerian Sekretariat Negara. Oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," ujarnya.

DPR memastikan proses penyelesaian tetap dikawal melalui fungsi pengawasan agar memberikan kepastian status dan menjawab kebutuhan guru di berbagai daerah secara bertahap.

(Redaksi ASQINEWS)

Dok. Humas DPR RI