ASQINEWS.com JAKARTA - Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha HGU dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Penguatan ini dibahas dalam rapat koordinasi penanggulangan puncak karhutla 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Senin 7 September 2026.

Rapat digelar di tengah musim kemarau yang diprakirakan BMKG lebih kering dari normal. Puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut September, sehingga potensi kekeringan dan risiko karhutla meningkat di wilayah rentan.

Enam provinsi prioritas menjadi perhatian, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi. Berdasarkan sistem SiPongi Kementerian Kehutanan, pada 5 September pukul 21.05 WIB terdeteksi 558 hotspot secara nasional. Angka itu turun 260 titik dibanding hari sebelumnya yang mencapai 818 hotspot.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyebut terdapat indikasi tindakan pelanggaran hukum di lapangan.

"Kami temukan di lapangan ada tindakan yang menyebabkan kebakaran diakibatkan karena sengaja maupun kelalaian, kami lihat dari pelanggan itu sudah mulai diproses hukum," ujar Djamari.

Perkuat Tanggung Jawab Pemegang HGU

Keterlibatan pemegang HGU diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing. Langkah yang ditekankan meliputi ketersediaan personel, peralatan pemadaman, patroli, pemantauan titik rawan, dan respons cepat.

Rapat juga melibatkan pemerintah daerah dan unsur TNI/Polri dari Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, patroli, groundcheck, penyekatan, pendinginan, dan pemantauan titik api. Operasi Modifikasi Cuaca OMC terus dilakukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan wilayah lain sesuai kebutuhan. BNPB terlibat dalam penguatan operasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait.

Penegakan Hukum Diperkuat

Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit menyampaikan, saat ini terdapat 200 laporan polisi terkait karhutla. Polisi telah menetapkan 138 tersangka atas dugaan kesengajaan dan kelalaian.

"Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan," ujar Listyo.

Lindungi Masyarakat dari Dampak Asap

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di provinsi berlahan gambut seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi, total luas lahan terbakar mencapai 72.008 hektare. Sebanyak 71.274 hektare telah berhasil dipadamkan, sementara 734 hektare masih terbakar per 6 September.

Data kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan masih bervariasi dari baik hingga tidak sehat. Pemerintah melakukan pemantauan hotspot, api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang secara terpadu sebagai dasar pengerahan personel.

Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan asap atau titik api.

Turut hadir dalam rapat unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, BIN, BNPB, dan BMKG.

Melalui rapat ini, pemerintah mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan kolaborasi agar potensi kebakaran dapat dicegah dan tidak berkembang menjadi bencana luas.

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani

Sumber Berita: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB

Editor: Redaksi ASQINEWS