JAKARTA, ASQINEWS.com — Pemerintah pusat menyiapkan bantuan sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah (pemda) yang menghadapi tekanan fiskal dan kesulitan memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah daerah memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tetap berjalan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pemerintah mencermati kondisi keuangan sejumlah daerah serta aspirasi pemerintah daerah terkait kemampuan membayar gaji pegawai.

"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (6/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah tengah menyelesaikan proses administrasi agar bantuan dapat dicairkan paling lambat pada pekan depan.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," katanya.

Purbaya menegaskan, alokasi bantuan tidak dibagikan secara merata kepada seluruh daerah. Besaran yang diterima masing-masing pemda akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan riil daerah.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa," ujar Purbaya.

Ia mengatakan, perhitungan tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat menutup kebutuhan daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.

Bagi pelayanan publik, kelancaran pembayaran gaji ASN dan PPPK menjadi bagian penting karena aparatur daerah merupakan salah satu unsur yang menjalankan layanan pemerintahan secara langsung kepada masyarakat.

Pemerintah berharap dukungan fiskal tersebut dapat membantu daerah menjaga kesinambungan pelayanan sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran pegawai tanpa mengganggu fungsi pemerintahan di daerah. (Redaksi ASQINEWS)

Sumber: Okezone

Dok.Wikipedia