ASQINEWS.com, Sumba Timur — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa pendidikan antikorupsi hingga ke Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, melalui program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026.

Selama dua hari, 7-8 Agustus 2026, kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pejabat publik, aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, pelaku UMKM, hingga anak usia dini.

Bagi KPK, penguatan budaya antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku korupsi. Pendidikan integritas juga menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, karena KPK tidak dapat bekerja sendiri. Melalui partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai integritas dapat tumbuh menjadi budaya yang memperkuat pencegahan korupsi," ujar Cahya.

Ia mengajak masyarakat Sumba Timur menjaga dan mengembangkan semangat antikorupsi sekaligus mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam rangkaian JNBA.

Penguatan Integritas Aparatur

Pada hari pertama, KPK memberikan edukasi antikorupsi kepada pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan di Aula Patola Ratu.

Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran penting karena aparatur pemerintah dan tenaga kesehatan berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

KPK mendorong aparatur memahami bahwa integritas bukan hanya persoalan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut bagaimana kewenangan digunakan untuk memberikan pelayanan yang adil dan tidak disalahgunakan.

Pelayanan publik yang transparan dan bebas dari praktik korupsi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, pendidikan antikorupsi di lingkungan aparatur diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pungutan yang tidak semestinya, konflik kepentingan, maupun praktik lain yang merugikan masyarakat.

Pendidikan Antikorupsi Dimulai Sejak Dini

Pesan antikorupsi juga diberikan kepada anak-anak TK dan PAUD di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi.

Melalui metode yang interaktif dan menyenangkan, anak-anak diperkenalkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta keberanian mengatakan kebenaran.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan setelah seseorang masuk ke lingkungan pemerintahan. Pembentukan karakter justru dapat dimulai sejak usia dini.

KPK berharap nilai-nilai tersebut berkembang menjadi kebiasaan yang melekat ketika anak tumbuh dan memasuki berbagai lingkungan sosial maupun profesi.

Antikorupsi Hadir di Ruang Pelayanan Publik

KPK juga mengambil bagian dalam Pameran Pelayanan Publik dan UMKM di Taman Wisata Swembak.

Kegiatan tersebut mempertemukan masyarakat dengan berbagai layanan pemerintah, produk UMKM lokal, sekaligus memberikan ruang edukasi mengenai transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi masyarakat, ruang seperti ini penting karena pesan antikorupsi dapat dikaitkan langsung dengan pengalaman mereka ketika berhubungan dengan pelayanan pemerintah.

Masyarakat bukan hanya menjadi objek penerima layanan, tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi kualitas pelayanan dan melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan.

Pemkab Sumba Timur Didorong Perkuat Sinergi

Dukungan terhadap JNBA ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui rapat finalisasi yang melibatkan pimpinan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintahan dalam memastikan kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap penguatan integritas daerah.

Menurutnya, momentum JNBA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia juga meminta setiap perangkat daerah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Antusiasme masyarakat terlihat dalam berbagai kegiatan JNBA. Selain mengikuti edukasi antikorupsi, masyarakat memanfaatkan layanan publik dan mengunjungi stan UMKM yang tersedia.

Kolaborasi antara KPK dan Pemkab Sumba Timur diharapkan tidak berhenti setelah rangkaian JNBA berakhir.

Tantangan berikutnya adalah memastikan nilai integritas yang disampaikan dalam kegiatan tersebut diterjemahkan menjadi praktik nyata di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditindak, tetapi juga dari seberapa kuat sistem pemerintahan mampu mencegah penyimpangan dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang bersih, adil, transparan, dan bebas dari pungutan maupun penyalahgunaan kewenangan. (Redaksi ASQINEWS)

Dok. Humas KPK RI