ASQINEWS.com, JAKARTA - Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah keterbatasan air dan cuaca untuk memastikan perlindungan dan pelayanan keselamatan bagi masyarakat terdampak.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani karhutla, termasuk menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Tapi kita … sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas," ujar Mendagri di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Mendagri mengakui tantangan utama pemadaman di lahan gambut adalah kebutuhan air dalam jumlah besar, sementara sumber air terbatas akibat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit.

Karena itu, ia menekankan pentingnya hujan, baik alami maupun melalui modifikasi cuaca. Namun upaya modifikasi cuaca belum optimal karena ketersediaan awan potensial yang masih terbatas.

"Nah, sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan yang dicoba tidak ada, itu, itu hambatan," tambahnya di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Selain keterbatasan hujan, pemerintah turut mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan yang dapat membantu meredakan api dengan penggunaan air yang lebih sedikit.

"Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil, yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan [kebakaran di] lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca," tambahnya di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Mendagri berharap berbagai upaya yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera meredakan karhutla. Ia juga berharap ketersediaan benih awan di sejumlah titik meningkat sehingga modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan.

Rapat Tingkat Menteri membahas situasi terkini bidang Politik dan Keamanan (Polkam) tersebut turut dihadiri Menko Polkam Duryadi Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, Kepala BRIN Arif Satria, serta pihak terkait lainnya.

Sumber berita: Kemendagri / Pusat Penerangan
 

Penulis : Redaksi ASQINEWS
ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Pelayanan Unggul Indonesia