ASQINEWS.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani didapuk menyampaikan pidato kebangsaan dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa 3 November 2026. Pada kesempatan ini Puan berbicara soal demokrasi di mana kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat.

HDF merupakan forum yang diselenggarakan The Habibie Center, lembaga independen nirlaba yang didirikan Presiden ke-3 RI Prof. B.J. Habibie dan keluarga.

"Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang penting dan strategis ini," kata Puan di awal pidatonya.

Kehadiran Puan disambut Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus Dewi Fortuna Anwar, Direktur Eksekutif Nadia Habibie, beserta jajaran. Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dan Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon.

Forum yang mengusung tema Tantangan Kepemimpinan bagi Masa Depan Demokrasi Indonesia dalam rangka peringatan 27 tahun The Habibie Center ini dihadiri sejumlah tokoh dalam dan luar negeri, antara lain Menteri Besar Selangor Dato Seri Amirudin bin Shari, Head of Indonesia and East Timor Office Konrad-Adenauer-Stiftung Jan Senkyr, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993-1998 Wardiman Djojonegoro, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily, hingga Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Puan mengenang awal The Habibie Center didirikan tahun 1999 saat Indonesia memasuki babak baru reformasi.

"Saat itu, Indonesia baru saja mengambil langkah-langkah awal dalam perjalanan reformasinya. Indonesia memasuki babak baru perjalanan sejarahnya, dengan membawa harapan besar untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat; menempatkan kembali kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," papar Puan.

Menurut Puan, sejarah peradaban bangsa menunjukkan kedaulatan rakyat bukan gagasan lahir dalam satu zaman, melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa.

"Melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa," lanjut Puan.

Puan menambahkan sejak peradaban Yunani Kuno hingga negara demokrasi modern, selalu berlangsung dialektika mengenai siapa berhak memegang kekuasaan, dari mana legitimasi, bagaimana dijalankan, dan untuk kepentingan siapa.

"Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat," tegas Puan.

Puan menilai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak otomatis menjamin kehidupan demokratis dan berkeadilan.

"Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna," ungkap Puan.

Ia menyebut tantangan terbesar demokrasi bukan hanya memastikan kekuasaan berasal dari rakyat, tetapi juga memastikan rakyat memiliki kedaulatan menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan.

Sebagai contoh, Soekarno menghadirkan kepemimpinan yang mengubah arah sejarah, membangun tatanan masyarakat baru yang merdeka dan mempersatukan bangsa. Salah satunya Prof. B.J. Habibie yang telah membuka jalan keberlanjutan demokratisasi dan reformasi politik.

Puan menegaskan kepemimpinan bernilai tidak ditentukan lamanya kekuasaan, melainkan besarnya perubahan dan pengaruh bagi generasi berikutnya.

"Di forum yang strategis ini, izinkan saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial," ucap Puan.

"Karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat," sambungnya.

Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie menyebut Puan dan keluarga Soekarno sebagai guarantor demokrasi.

"Mbak Puan dan keluarganya sebagai guarantor, penjaga demokrasi kita. Karena itulah kami menghadirkan beliau untuk mendengarkan pandangan-pandangannya," ungkap Ilham.

HDF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara dari pemerintah, swasta, internasional, kelompok perempuan, hingga jurnalis, di antaranya Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian.

Sumber berita: DPR RI

Penulis: Redaksi ASQINEWS

ASQINEWS.com | Indonesia Lebih Melayani | Mengawal Kualitas Pelayanan Unggul Indonesia